
Revisi UU KPK Disetujui, PKS Tetap Tolak Dewas Atur Izin Penyadapan
Fraksi PKS memberikan catatan atas persetujuan disahkannya revisi UU KPK. PKS menolak sejumlah poin terkait dewan pengawas yang kini diatur dalam UU KPK.
Fraksi PKS memberikan catatan atas persetujuan disahkannya revisi UU KPK. PKS menolak sejumlah poin terkait dewan pengawas yang kini diatur dalam UU KPK.
"Dalam judicial review itu, pelanggaran prosedur ini bisa jadi salah satu pertimbangan yang diajukan untuk meminta MK membatalkan pasal-pasal bermasalah."
DPR dan Pemerintah telah menyepakati revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Salah satunya persyaratan penyelidik-penyidik KPK.
Gerindra memberi catatan soal revisi UU KPK yang resmi disahkan di sidang paripurna. Gerindra tak setuju Dewan Pengawas KPK ditunjuk langsung oleh presiden.
Revisi UU KPK hasil pembahasan antara DPR dan pemerintah menghasilkan sejumlah perubahan. Salah satunya soal asal penyelidik dan penyidik KPK.
Sejak KPK berdiri, pimpinan lembaga antikorupsi itu otomatis berstatus sebagai penyidik dan penuntut umum. Namun, dalam revisi UU KPK, status itu ditiadakan.
Revisi UU KPK disahkan DPR lewat rapat paripurna. Menkum HAM Yasonna Laoly membacakan pandangan pemerintah soal revisi UU KPK.
Revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK sudah disahkan. Dewan pengawas dipilih presiden.
Gelombang penolakan yang begitu kuat ternyata tidak didengar oleh DPR dan pemerintah. Revisi UU KPK tetap disahkan oleh DPR.
Aksi tersebut bertujuan untuk merenungi situasi yang terjadi di KPK setelah adanya revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.