
KPK Tak Lagi Bisa Bikin Cabang di Provinsi, BW: Absurd!
UU KPK menghapus kewenangan KPK membentuk perwakilan di daerah provinsi. Mantan komisioner KPK Bambang Widjojanto (BW) UU KPK yang sudah disahkan absurd.
UU KPK menghapus kewenangan KPK membentuk perwakilan di daerah provinsi. Mantan komisioner KPK Bambang Widjojanto (BW) UU KPK yang sudah disahkan absurd.
Fahri Hamzah menjadi pertanda revisi UU KPK disahkan dalam rapat paripurna DPR. Pengesahan itupun membuat surat KPK bertepuk sebelah tangan.
Pegiat antikorupsi dan pegawai KPK melakukan prosesi pemakaman di depan gedung Merah Putih KPK. Sebagai simbol telah matinya KPK usai pengesahan revisi UU KPK.
UU KPK yang baru ini menuai reaksi dari berbagai kalangan karena dianggap memperlemah kewenangan KPK.
Direktur YLBHI Asfinawati menilai Presiden Jokowi ingkar janji tak menepati janji kampanye pemberantasan korupsi karena mendukung revisi UU KPK.
Meski mendapat gelombang penolakan, revisi UU KPK akhirnya disahkan menjadi UU.
Koalisi Masyarakat Sipil bersama pegawai KPK mengelar prosesi pemakaman di KPK. Aksi tersebut sebagai simbol matinya KPK akibat disahkannya revisi UU KPK.
Pada akhirnya revisi UU KPK yang kontroversial itu disahkan dalam rapat paripurna DPR. Salah satu poinnya berimbas pada status para pegawai KPK.
Aliansi Semarang Raya menolak pengesahan revisi UU KPK di DPR hari ini. Revisi aturan itu berpotensi melemahkan lembaga antirasuah tersebut.
Meski baru disahkan, sejumlah kelompok masyarakat berencana menggugat UU KPK ke MK. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah tak mempermasalahkan.