
Menkum HAM Minta Jokowi Tak Dipaksa Terbitkan Perppu Cabut UU KPK Baru
Menkum HAM Yasonna Laoly meminta para pihak yang menolak UU KPK untuk mengajukan judicial review atau uji materi ke MK, bukannnya memaksa Jokowi bikin Perppu.
Menkum HAM Yasonna Laoly meminta para pihak yang menolak UU KPK untuk mengajukan judicial review atau uji materi ke MK, bukannnya memaksa Jokowi bikin Perppu.
Aksi unjuk rasa di berbagai kota dua hari ini merupakan sebuah bentuk perlawanan keras dari para mahasiswa terhadap berbagai kebijakan yang tidak pro rakyat.
Bamsoet menyebut satu-satunya cara untuk mewujudkan tuntutan mahasiswa terkait pembatalan revisi UU KPK adalah lewat gugatan uji materi UU di MK.
Di saat elite-elite politik dan negara melemahkan KPK, masih ada kelompok masyarakat sipil yang konsisten mengawal agenda Reformasi untuk memberantas korupsi.
Upaya pelemahan dalam bentuk revisi undang-undang bukanlah barang baru bagi KPK. Ini bagaikan badai musiman yang harus dihadapi KPK selaku lembaga independen.
Banyak stigma yang disematkan terhadap KPK, yang sayangnya sebagian besar orang mudah percaya. Benarkah KPK lembaga superbody tanpa pengawasan?
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2014 pernah menerbitkan Perppu ketika masyarakat luas menolak UU Pemda dan UU Pemilihan Kepala Daerah.
Salah satu kewenangan yang diberikan UU KPK baru pada lembaga antikorupsi adalah penerbitan SP3. KPK saat ini khawatir kewenangan itu disalahgunakan kelak.
Presiden Jokowi sudah menutup pintu terkait UU KPK dengan menolak menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu).
Sejak kemarin (23/9) hingga hari ini (24/9), ribuan mahasiswa menggelar aksi demo untuk menolak RKUHP dan Revisi UU KPK. Lalu bagaimana tanggapan Arie Untung?