
DPD Desak BPN Segera Terbitkan SHM Lahan 58 Hektare untuk Warga Sekotong
DPD RI menindaklanjuti sengketa lahan 58 hektare di Lombok Barat. Masyarakat mendesak BPN segera terbitkan sertifikat hak milik untuk kepastian hukum.
DPD RI menindaklanjuti sengketa lahan 58 hektare di Lombok Barat. Masyarakat mendesak BPN segera terbitkan sertifikat hak milik untuk kepastian hukum.
Badan Bank Tanah memanfaatkan 40.000 m² lahan untuk Program Ketapang. Tanah itu untuk menanam padi, jagung, dan pembuatan demplot.
Gubernur Jambi Al Haris dukung percepatan Reforma Agraria 2025 untuk mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kementerian ATR/BPN akan menertibkan lahan HGU dan HGB yang terlantar untuk kesejahteraan rakyat.
Pemerintah identifikasi 100 ribu hektare lahan terlantar. Proses penetapan memakan waktu hingga 587 hari sebelum dialihkan ke Bank Tanah untuk reforma agraria.
Pemerintah akan menyisir 100 ribu hektare tanah telantar. Jika terbukti telantar, akan diambil alih negara.
Nusron menjelaskan bahwa proses penetapan tanah terlantar memerlukan waktu yang panjang.
Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi kunjungi Jambi untuk dialog tentang kawasan transmigrasi. Fokus pada kedaulatan pangan dan pembangunan desa.
Reforma agraria di IKN dimulai dengan penerbitan sertifikat hak pakai untuk warga. Ini langkah nyata menuju keadilan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Kabupaten Jembrana, Bali, jadi yang pertama di Indonesia menanam pisang Cavendish di tanah ulayat. Kerja sama ini bertujuan kemandirian ekonomi masyarakat adat.