
Wamen Rangkap Jabatan yang Kini Dilarang MK, Ini Daftarnya
Mahkamah Konstitusi melarang wakil menteri rangkap jabatan untuk fokus pada tugas kementerian. Ada 30 wamen di Kabinet Merah Putih yang terpengaruh.
Mahkamah Konstitusi melarang wakil menteri rangkap jabatan untuk fokus pada tugas kementerian. Ada 30 wamen di Kabinet Merah Putih yang terpengaruh.
Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan UU Kementerian Negara. MK resmi melarang wakil menteri atau wamen rangkap jabatan.
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron menanggapi putusan MK yang melarang wakil menteri rangkap jabatan, menekankan pentingnya penyesuaian aturan dalam 2 tahun.
Mahkamah Konstitusi melarang wakil menteri rangkap jabatan, memberikan waktu 2 tahun bagi pemerintah untuk menyesuaikan aturan. Keputusan ini bersifat mengikat.
Mahkamah Konstitusi melarang wakil menteri rangkap jabatan, mengabulkan sebagian gugatan UU Kementerian. Pemerintah diberi waktu 2 tahun untuk penyesuaian.
MK melarang wakil menteri merangkap jabatan, memberi waktu 2 tahun untuk penyesuaian. Putusan ini mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.
Mahkamah Konstitusi melarang wakil menteri rangkap jabatan untuk fokus pada tugas kementerian. Pemerintah diberi waktu dua tahun untuk penyesuaian.
Mahkamah Konstitusi (MK) resmi melarang wakil menteri atau wamen merangkap jabatan. Hal ini usai MK mengabulkan sebagian gugatan UU Kementerian Negara.
Anggota Komisi X DPR singgung penunjukan Mendiktisaintek sebagai Kepala Badan Industri Mineral dan Wamendiktisaintek merangkap sebagai Komisaris PT Pertamina
Presiden Prabowo Subianto menunjuk Brian Yuliarto Kepala Badan Industri Mineral.