
Rangkap Jabatan Risma Tak Dibolehkan dalam Undang-undang
Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menilai rangkap jabatan Mensos Risma melanggar undang-undang.
Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menilai rangkap jabatan Mensos Risma melanggar undang-undang.
Wakil Ketua MPR dari Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid (HNW) meminta Risma mundur sebagai Wali Kota Surabaya. HNW menegaskan menteri tak boleh rangkap jabatan.
Anggota Komisi VI DPR RI F-PAN Eko Hendro Purnomo menilai perlu ada pembenahan struktur dalam tubuh BUMN.
"Dan kami sepakat bahwa rangkap jabatan itu akan mengakibatkan ketidakefektifan dalam melakukan pekerjaan," kata Sufmi Dasco Ahmad.
Komisi VI DPR RI memunculkan wacana agar tradisi rangkap jabatan BUMN dihapus. Setuju akan gagasan itu, Wakil Ketua DPR menilai rangkap jabatan tak efektif.
Wacana tersebut dibahas oleh Komisi VI DPR RI seiring dengan adanya Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.
Anggota Komisi VI DPR RI F-Gerindra Andre Rosiade setuju dengan usulan rangkap jabatan komisaris BUMN dihapus.
MK menimbang wakil menteri untuk tidak rangkap jabatan di tempat lain seperti halnya menteri. Apakah harus mundur dari salah satu posisinya?
Mahkamah Konstitusi (MK) melarang wakil menteri (wamen) rangkap jabatan komisaris pada perusahaan negara ataupun swasta. Apa kata Kementerian BUMN?
Anggota Ombudsman Ahmad Alamsyah Saragih menepis pernyataan pejabat soal rangkap jabatan di berbagai sektor. Rangkap jabatan apa yang berpotensi melawan UU?