
Menkominfo Segera Teken Aturan Instansi Wajib Backup Data Usai PDN Diretas
Dalam aturan itu nantinya seluruh lembaga dan kementerian wajib melakukan backup atau pencadangan data.
Dalam aturan itu nantinya seluruh lembaga dan kementerian wajib melakukan backup atau pencadangan data.
Menkominfo Budi Arie mengatakan peretas ransomware ke PDNS di Surabaya bukan dari unsur suatu negara. Menurutnya, hal itu perlu disyukuri dahulu oleh Indonesia.
Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid mengusulkan agar pemerintah membentuk Satgas nasional untuk keamanan PDN.
Menkominfo ungkap layanan di 239 instansi turut terdampak akibat serangan ransomware ke PDNS 2. Namun, ada beberapa instansi yang layanannya sudah pulih.
Menkominfo Budi Arie memastikan pemerintah akan bertanggungjawab terkait serangan siber terhadap Pusat Data Nasional (PDN).
Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid mengatakan tidak adanya backup PDN bukan disebabkan tata kelola, melainkan karena kebodohan.
Anggota Komisi I DPR bertanya ke Menkominfo dan Kepala BSSN soal kaitan serangan ransomware ke PDNS dengan langkah pemerintah memberantas judi online.
Kepala BSSN Hinsa Siburian menjelaskan langkah yang telah dilakukan pihaknya untuk menangani serangan ransomware terhadap Pusat Data Nasional Sementara 2.
Pengamat Keamanan Cyber, Alfons Tanujaya, menilai kebobolan data di PDN merupakan tanggung jawab dari Kominfo sebagai pengelola PDN dan Telkom sebagai vendor.
Sri Mulyani menjelaskan Pusat Data Nasional dikoordinir oleh Kemkominfo dan menghabiskan anggaran APBN sebesar Rp 700 miliar.