
Proses Perizinan Meikarta Menurut Ridwan Kamil
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengungkapkan kewenangan dalam proses perizinan megaproyek Meikarta berada di tangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengungkapkan kewenangan dalam proses perizinan megaproyek Meikarta berada di tangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi.
DPP Real Estate Indonesia berencana untuk memanggil pengembang Meikarta dalam waktu dekat.
Segala macam pengajuan izin yang dibutuhkan untuk membangun sebuah kawasan tidak memiliki aturan yang pasti.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan RTRW selalu diperbaharui lima tahun sekali. Dia bilang, pihak yang melanggar RTRW merupakan pelanggaran pidana.
Pengusaha properti mengungkapkan proses perizinan untuk membangun sebuah proyek di ranah Pemda tak ada standarnya.
KPK menggeledah 12 tempat terkait kasus dugaan suap perizinan Meikarta. Ada sejumlah bara yang disita salah satunya dokumen perencanaan proyek Meikarta.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) telah menyurati Kabupaten Bekasi agar pengembang Meikarta menyetop sementara proyek tersebut sejak Maret.
Saat diluncurkan pada Mei 2017 lalu, Meikarta langsung menyita perhatian publik. Saat itu Meikarta disebut-sebut akan menjadi sebuah kota mandiri paling modern.
Meikarta seakan tak ada habisnya untuk diperbincangkan. Setelah ada beberapa kontroversi, proyek di Cikarang itu kini tersandung kasus suap OTT KPK.
KPK melakukan OTT terkait proyek Meikarta. Sebanyak 9 orang ditetapkan sebagai tersangka, termasuk Bupati Bekasi Neneng dan Direktur Lippo Group Billy Sindoro.