
Masih Runyam Warga Vs Jakpro soal Huni Kampung Susun Bayam
Belum tuntas urusan hunian untuk warga di Kampung Susun Bayam. Negosiasi tarif sewa antara warga calon penghuni dan Jakpro selaku pengelola masih buntu.
Belum tuntas urusan hunian untuk warga di Kampung Susun Bayam. Negosiasi tarif sewa antara warga calon penghuni dan Jakpro selaku pengelola masih buntu.
Warga meminta tarif Kampung Susun Bayam Rp 150 ribu per bulan. BUMD PT Jakarta Propertindo (Jakpro) menegaskan tarifnya hingga Rp 765 ribu.
Warga calon penghuni Kampung Susun Bayam masih menagih janji untuk bisa menghuni unit yang diresmikan Anies Baswedan. Namun harapan warga terkendala biaya sewa.
Pemprov DKI buka peluang kerja sama perjanjian sewa tanah Kampung Susun Bayam dengan JakPro. Opsi tersebut dipilih jika proses pengalihan aset ditolak DPRD DKI.
Warga Kampung Bayam kembali menggelar aksi di Balai Kota DKI Jakarta. Mereka menuntut agar warga segera diizinkan menghuni Kampung Susun Bayam.
Ketua F-PDIP DPRD DKI Gembong Warsono mendorong agar pengelolaan Kampung Susun Bayam diserahkan ke Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman daripada JakPro.
JakPro menjelaskan alasan warga belum bisa menghuni Kampung Susun Bayam saat ini. Apa alasannya?
Nama Anies Baswedan disebut-sebut warga Kampung Susun Bayam di tengah polemik tarif sewa hunian Kampung Susun Bayam
Warga protes belum bisa menghuni Kampung Susun Bayam. Warga pun mengungkit janji Anies Baswedan saat masih menjadi Gubernur DKI.
Warga eks Kampung Bayam kembali menggelar aksi di Balai Kota DKI. Mereka mengancam terus aksi sampai menerima kunci hunian Kampung Susun Bayam.