
BPHN Tetapkan RUU Pemilu, RUU TNI, hingga RUU Ibu Kota Baru Masuk Prolegnas
BPHN menetapkan 86 usulan Rancangan Undang-Undang (RUU) di lingkungan pemerintah untuk masuk dalam prolegnas jangka menengah tahun 2020-2024.
BPHN menetapkan 86 usulan Rancangan Undang-Undang (RUU) di lingkungan pemerintah untuk masuk dalam prolegnas jangka menengah tahun 2020-2024.
Usulan agar RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) diprioritaskan pun mengemuka dalam Prolegnas 2020-2024.
Menkum HAM Yasonna Laoly membahas Prolegnas bersama DPR. Dalam rapat tersebut, omnibus law juga ikut dibahas.
Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menilai kinerja DPR 2014-2019 merupakan salah satu yang terburuk.
Hingga rapat paripurna terakhir baru ada 38 RUU Prolegnas Prioritas yang disahkan. Beberapa diantaranya disahkan pada minggu-minggu terakhir September 2019.
Wacana revisi UU KPK kerap timbul-tenggelam. Revisi UU KPK selalu kandas ketika mendapat penolakan. Berikut ini catatannya:
Banyak target prolegnas yang tak tercapai. Namun, evaluasi kinerja kelembagaan DPR dalam bidang legislasi nyaris tak terjamah oleh indera pengawasan.
Rancangan qanun (Perda) Aceh yang mengatur soal poligami menuai pro dan kontra. Ada yang mendukung dan mengkritik. Kenapa?
DPR memutuskan menarik RUU Permusikan dari Prolegnas Prioritas 2019. Anang Hermansyah selaku inisiator pun memberikan tanggapan terkait keputusan tersebut.
Badan Legislasi (Baleg) DPR serta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly telah sepakat mempercepat pengesahan RUU prioritas 2019. Waktu tersisa 3 bulan.