
Tahun Legislasi Terburuk
Di samping pandemi Covid-19 yang mengacaukan segala hal, kinerja pemerintah dan DPR dalam membentuk undang-undang sepanjang tahun 2020 begitu buruk.
Di samping pandemi Covid-19 yang mengacaukan segala hal, kinerja pemerintah dan DPR dalam membentuk undang-undang sepanjang tahun 2020 begitu buruk.
PPP meminta RUU HIP dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2021. PPP mengajuk sejumlah alasan mengapa meminta RUU HIP dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2021.
Baleg DPR RI melakukan evaluasi terhadap 37 RU Prolegnas Prioritas 2020. Ada 13 RUU yang rampung disahkan menjadi undang-undang. Kinerja DPR dinilai rendah.
RUU HIP, kini berganti nama menjadi RUU PHIP, kembali jadi polemik di Senayan. RUU ini masuk dalam daftar inventarisasi Prolegnas prioritas 2021.
Dalam waktu bersamaan, 2 RUU yang lama mati suri mulai dibahas lagi. F-Golkar meminta DPR berkomunikasi dengan pemerintah soal urgensi 2 RUU yang hidup lagi.
RUU PKS ditarik dari Prolegnas prioritas 2020 hasil evaluasi yang disahkan hari ini. Fraksi Partai NasDem meminta RUU PKS tetap dipertahankan.
"Akan kami bahas dalam masa sidang selanjutnya untuk tidak diteruskan. Karena sudah ada konsep RUU baru dari pemerintah," kata Ketua DPR Puan Maharani.
DPR mengesahkan evaluasi Prolegnas prioritas 2020 dalam rapat paripurna hari ini. Ada 37 RUU yang masuk Prolegnas prioritas 2020 hasil evaluasi.
Sejumlah aktivis menggelar aksi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (14/7/2020), usai DPR menyingkirkan RUU PKS dari Prolegnas 2020.
RUU PKS dibutuhkan sebagai aturan spesifik dalam menangani kasus kekerasan seksual. Karena, selama ini persepsi banyak orang tentang kekerasan seksual timpang.