
Pukat UGM Kritik Wacana Presiden Dipilih MPR: Risiko Korupsi Makin Tinggi
Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM menilai wacana itu menjadi langkah mundur dalam demokrasi Indonesia jika terealisasi.
Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM menilai wacana itu menjadi langkah mundur dalam demokrasi Indonesia jika terealisasi.
Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai wacana itu tidak menjawab persoalan politik uang dalam pemilu.
Wacana pemilihan presiden lewat MPR kembali mencuat. PKS menilai wacana itu tidak serta merta menjadi jawaban perbaikan sistem pemilu di Indonesia.
Kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, menilai isu wacana presiden kembali dipilih oleh MPR merupakan suatu langkah mundur.
Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Ahmad Dasco menanggapi munculnya wacana presiden kembali ditunjuk MPR.
Eks Komisioner KPU Hadar Nafis angkat bicara terkait wacana presiden dipilih MPR. Menurutnya jika demokrasi ingin berkualitas, maka sistemnya jangan mundur.
NasDem ingin arah amandemen UUD 1945 melalui evaluasi yang melibatkan seluruh masyarakat. NasDem belum ingin terlalu jauh membahas ubah sistem pemilu.
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menilai wacana presiden kembali dipilih oleh MPR RI adalah kegagalan pemetaan masalah tata negara.
Pakar hukum tata negara dari STHI Jentera, Bivitri Susanti menolak wacana Presiden dipilih oleh MPR.
Amien Rais setuju jika Presiden RI dipilih oleh MPR. Partai Gerindra mengatakan hal itu butuh proses panjang dan tak bisa dilakukan sewenang-wenang.