
Pin Emas DPRD DKI Jadi Polemik, Atribut Diatur Harus Pertimbangkan Efisiensi
Tak ada aturan yang secara khusus mengatur soal pin emas. Namun, ada Perda yang mengatur soal pakaian dan atribut dinas DPRD DKI.
Tak ada aturan yang secara khusus mengatur soal pin emas. Namun, ada Perda yang mengatur soal pakaian dan atribut dinas DPRD DKI.
"Kalau memang itu dianggap tidak efektif, tidak efisien, dan manfaatnya juga tak terlalu menganggu kinerja DPR, DPRD, ya kalaupun mau dihilangkan nggak apa-apa"
Rencana pemberian pin emas untuk 106 anggota DPRD DKI menuai pro dan kontra. Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan pin emas itu tidak wajib dan jangan dipaksakan.
Apakah anggota DPRD DKI perlu mendapat pin emas dengan total anggaran Rp 1,3 miliar atau sebaiknya ditolak? Yuk berikan pendapat Anda
Kemendagri angkat bicara terkait polemik soal pin emas antara DPRD DKI dan PSI. Kemendagri mengatakan pengadaan tekait pin emas tak diatur dalam Permendagri.
(Formappi) menilai pin emas bagi anggota dewan bukan sesuatu yang penting. Penganggaran pin emas yang disebut mencapai Rp 1,3 miliar dinilai sangat keterlaluan.
"Sebaiknya jangan (dijual), selama mereka jadi anggota Dewan. Idealnya ini kan untuk atributnya mereka," ucap Sekwan DPRD DKI Jakarta Muhammad Yuliadi.
Ima juga menolak pin emas DPRD DKI tersebut. Dia berencana mengembalikan atau menyumbangkan pin tersebut.
"Kalau mencari popularitas, memang begitu, sekalian dong tolak terima gaji kalau begitu...," kata M Taufik.
"...Kami usulkan pin emas diganti pin kuningan atau bahan dasar lain yang lebih murah dan manfaat anggarannya," kata Idris.