
Ketum PAN Sebut Biaya Saksi di Pilgub Jatim Capai Rp 200 Miliar
Ketum PAN Zulkifli Hasan bicara soal mahalnya biaya pilkada secara langsung. Di Jawa Timur, ongkos untuk saksi mencapai Rp 200 M.
Ketum PAN Zulkifli Hasan bicara soal mahalnya biaya pilkada secara langsung. Di Jawa Timur, ongkos untuk saksi mencapai Rp 200 M.
Mereka ingin pilkada dikembalikan ke DPRD. Wacana itu dianggap dagelan politik DPR.
Mahfud MD dan Yusril Ihza Mahendra saling sahut soal cerita di balik penetapan pilkada langsung di era SBY. Seperti ini ceritanya.
Pilkada langsung diwacanakan dihapus. Bila Anda setuju pilkada langsung dihapus, pilih Pro! Bila tak setuju pilkada langsung dihapus, klik Kontra!
Kepala daerah pernah dipilih oleh presiden, DPRD, dan kini langsung oleh rakyat. Tapi muncul lagi wacana untuk membuat kepala daerah dipilih DPRD.
Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali tak setuju Pilkada langsung dihapus. Dia yakin Presiden Jokowi juga akan menolak wacana pilkada kembali melalui DPRD.
PPP meminta wacana dikembalikannya sistem pemilihan kepala daerah lewat DPRD tak buru-buru ditolak.
Lembaga KPK dibawa-bawa dalam riuh wacana mengembalikan Pilkada ke DPRD. KPK memastikan tak pernah merekomendasikan untuk menghapus Pilkada Langsung.
Masih ingat upaya Koalisi Merah Putih (KMP) menghapus Pilkada langsung pada 2014 lampau? Kini penghapusan Pilkada langsung diusahakan lagi lewat DPR.
Pemerintah bersama DPR kembali melempar wacana mengembalikan sistem pilkada langsung ke DPRD. Gerindra konsisten mendukung agar wacana itu bisa terwujud.