
PPP Soroti Politik Uang di Pilkada Langsung, Usul Saksi Disediakan Negara
Wasekjen PPP menyoroti politik uang dalam pilkada langsung. Dia mengusulkan adanya subsidi dari negara untuk mencegah pilkada yang berbiaya tinggi.
Wasekjen PPP menyoroti politik uang dalam pilkada langsung. Dia mengusulkan adanya subsidi dari negara untuk mencegah pilkada yang berbiaya tinggi.
"Biaya tinggi bisa diminimalisir dengan memendekkan waktu kampanye dan e-voting serta e-rekap," kata Mardani Ali Sera.
PDIP mendukung wacana evaluasi sistem pilkada langsung. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai saat ini demokrasi di Indonesia dikuasai para memiliki modal.
"Kita objektif, rasional, kritis untuk melihat tidak sekadar pilkada langsungnya, tapi dampaknya terhadap nilai-nilai budaya kita," kata Siti Zuhro.
"Banyak manfaatnya partisipan demokrasi meningkat. Tapi juga kita lihat mudaratnya ada, politik biaya tinggi," ujar Tito.
Mahfud MD menuturkan polemik pemilihan kepala daerah melalui DPRD telah berlangsung sejak lama. SBY bahkan pernah menangis karena polemik ini.
Pada 2014, PDIP mendukung Pilkada langsung melawan upaya Koalisi Merah Putih (KMP) yang ingin Pilkada via DPRD.
"Pilkada dan Pemilu langsung adalah hak demokrasi rakyat," kata Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan.
Jika ongkos saksi untuk satu pasangan calon di pilkada saja mencapai Rp 200 miliar, tentu biaya di pemilu dan pilpres akan jauh lebih mahal.
"Bila pilkada langsung dikembalikan ke DPRD, itu set back (kemunduran)," kata anggota Dewan Pakar Partai NasDem Taufiqulhadi.