
Gerindra Nilai Pilkada Via DPRD Tak Langgar UUD 1945
Gerindra menilai tak ada masalah jika nantinya pilkada dilakukan lewat DPRD. Soalnya, itu disebut Gerindra tidak melanggar UUD 1945.
Gerindra menilai tak ada masalah jika nantinya pilkada dilakukan lewat DPRD. Soalnya, itu disebut Gerindra tidak melanggar UUD 1945.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta ada kajian akademik dalam mengevaluasi pilkada langsung agar hasilnya bisa dipertanggungjawabkan.
"Bagi saya yang mantan pimpinan penegak hukum, OTT kepala daerah bagi saya bukan sesuatu hal yang luar biasa...," kata Mendagri Tito Karnavian.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjelaskan pernyataannya soal evaluasi pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung.
"Usulan agar dikembalikan kepada DPRD, ini saya menyampaikan, saya tidak pernah menyampaikan (pilkada) kembali kepada DPRD. Ini saya klarifikasi," kata Tito.
Bentuk pilkada tidak berakibat langsung pada kondisi demokrasi. Demokrasi seharusnya diukur pada bagaimana pejabat terpilih menjalankan kekuasaannya.
Pilkada langsung kembali ramai diperbincangkan untuk dievaluasi. Pengalaman dan fakta menunjukkan bahwa pilkada langsung tak seindah kelihatannya.
Komisi II DPR setuju dengan Presiden Jokowi bahwa Pilkada langsung tetap digelar. Namun harus ada perbaikan dengan menghilangkan politik mahal.
Perludem menyampaikan evaluasi soal politik uang dalam pilkada langsung. Menurut Titi, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk menekan praktik tersebut.
Presiden Jokowi meminta ada evaluasi teknis pilkada langsung. KPU menyiapkan sistem rekapitulasi secara elektronik (e-rekap).