
Kemendagri Sebut Biaya Pilkada Langsung Mahal: Di 2018 Habiskan Rp 18 T
Kapuspen Kemendagri, Bahtiar, menyebut biaya menyelenggarakan pilkada langsung mahal. Di tahun 2018, katanya, bisa menguras uang negara hingga Rp 18 triliun.
Kapuspen Kemendagri, Bahtiar, menyebut biaya menyelenggarakan pilkada langsung mahal. Di tahun 2018, katanya, bisa menguras uang negara hingga Rp 18 triliun.
Kapuspen Kemendagri Bahtiar menyebut mahalnya biaya yang dikeluarkan untuk pilkada langsung. Saking mahalnya, banyak kasus korupsi yang dilakukan kepala daerah.
"Karena faktanya dari sejak melaksanakan pilkada langsung ada 300 sekian kepala daerah yang bermasalah secara hukum," kata Bahtiar.
"Waktu saksi aja saya habis Rp 3 miliar," kata Wayan Koster.
Ma'ruf menyerahkan wacana evaluasi pilkada langsung kepada DPR dan publik. Menurutnya, ada cara yang bisa dilakukan untuk mengurangi dampak pilkada langsung.
"Kalau mau kembali pada sistem dipilih DPRD lagi ya kita seperti orang nggak belajar," kata Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo.
Mendagri Tito mengatakan perlu indeks kedewasaan berdemokrasi untuk menentukan daerah mana yang bisa melanjutkan Pilkada langsung.
Partai NasDem menyoroti opsi mengembalikan pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD. Hal itu dinilai sebagai bentuk kemunduran.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai pelaksanaan pilkada bisa saja dilakukan secara asimetris yaitu ada daerah yang menyelenggarakan Pilkada langsung dan tidak
Komisi II DPR menegaskan belum ada kesepakatan bahwa pemilihan kepala daerah akan dikembalikan ke DPRD.