
Kembali Ada Kepala Daerah Kena KPK, Perlukah Pilkada Dikembalikan ke Dewan?
Wantimpres mewacanakan pilkada dikembalikan ke dewan karena banyaknya kepala daerah yang korupsi. Apa kata pengamat soal wacana tersebut?
Wantimpres mewacanakan pilkada dikembalikan ke dewan karena banyaknya kepala daerah yang korupsi. Apa kata pengamat soal wacana tersebut?
Menko Polhukam Mahfud Md mengulas pemerintah pernah membuat UU tentang pilkada dilakukan oleh DPRD. UU yang dimaksud ditetapkan pada pemerintahan era SBY.
Humphrey menilai, jika pilkada kembali tak langsung, hal itu sama saja dengan memakai barang busuk kembali.
Kepala daerah pernah dipilih oleh presiden, DPRD, dan kini langsung oleh rakyat. Tapi muncul lagi wacana untuk membuat kepala daerah dipilih DPRD.
PPP meminta wacana dikembalikannya sistem pemilihan kepala daerah lewat DPRD tak buru-buru ditolak.
Layakkah pilkada via DPRD dilakukan lagi di Indonesia?
KPK meluruskan pernyataan Ketua DPR Bambang Soesatyo soal adanya usulan pilkada lewat DPRD.
Pemerintah dan DPR kembali melempar wacana mengembalikan sistem pilkada langsung ke DPRD.