
Muhammadiyah Minta Permendikbud yang Dinilai Legalkan Seks Bebas Dicabut
Muhammadiyah meminta Permendikbud tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Permen PPKS) dicabut. Ini alasannya.
Muhammadiyah meminta Permendikbud tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Permen PPKS) dicabut. Ini alasannya.
Terlebih saat ini, terdapat penolakan dari berapa masyarakat terhadap Permen tersebut, termasuk 13 organisasi yang tergabung dalam Majelis Ormas Islam (MOI).
Kritik itu salah satunya datang dari anggota Komisi X DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah. Ledia menilai terbitnya Permendikbud ini mengandung nilai liberalisme.
Lembaga penyelenggara pendidikan termasuk yang berada di bawah NU dan Muhammadiyah menolak aturan dana BOS. Syarat apa saja yang ditentang?
Kemendikbud angkat bicara mengenai viralnya siswi nonmuslim yang diminta mengenakan jilbab di SMK Negeri 2 Padang, Sumatera Barat. Apa kata Kemendikbud?
KPAI menyebut petunjuk teknis (juknis) penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang menyimpang dari Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 dapat dicabut.
Mendikbud Nadiem Makarim menerbitkan 2 Permendikbud. Seperti apa isinya?
PP Muhammadiyah menilai kekhawatiran pihak-pihak yang kontra dengan Kebijakan Sekolah 5 Hari tidak mendasar.