
Bahas Omnibus Law di Tengah Corona, DPR Diminta Tak Provokasi Publik
Perludem meminta DPR tidak melakukan tindakan yang dapat memprovokasi publik, misalnya dengan tetap membahas RUU Cipta Kerja di tengah pandemi virus Corona.
Perludem meminta DPR tidak melakukan tindakan yang dapat memprovokasi publik, misalnya dengan tetap membahas RUU Cipta Kerja di tengah pandemi virus Corona.
Perludem mengusulkan penyelenggaraan pilkada serentak ditunda hingga Juni 2021 sebagai cara efektif menyikapi penundaan tahapan pilkada imbas virus Corona.
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai Pilkada sebagai fase rekrutmen politik nasional.
"Jadi yang kami minta itu pemungutan suaranya tetap serentak tapi dibagi dalam 2 pola. Pertama pemilu serentak nasional...," kata Titi Anggraini.
Salah satunya rekomendasi rakernas I PDIP mengenai sistem pemilu proporsional tertutup. Perludem mengkhawatirkan adanya permainan politik uang
Perludem menilai Pilkada 2020 bisa menjadi momentum bagi KPU untuk mengembalikan kepercayaan publik setelah Wahyu Setiawan kena OTT KPK.
Perludem menciuim sejumlah kejanggalan yaitu MA terkesan aktif dalam kasus yang berujung pada tersangka suap Wahyu Setiawan itu. Apa saja?
KPU telah menerbitkan PKPU terkait Pilkada 2020 yang di dalamnya tak ada larangan eks koruptor maju di Pilkada. Hal tersebut dinilai karena KPU dilema.
"Sangat potensial mengulang kembali apa yang terjadi di era orde baru, karena pasti wacana ini tidak akan berhenti di sini," kata Titi Anggraini.
Perludem menyebut usulan Pilkada asimetris harus dilakukan secara merata dan tidak diskriminatif serta rencana tersebut perlu dikaji secara mendalam.