
Mewujudkan Komitmen Perlindungan Data Pribadi
Untuk mengurangi potensi kebocoran data pribadi, kebijakan dan mekanisme daur ulang nomor telepon perlu diinformasikan secara proaktif kepada pengguna.
Untuk mengurangi potensi kebocoran data pribadi, kebijakan dan mekanisme daur ulang nomor telepon perlu diinformasikan secara proaktif kepada pengguna.
Kebocoran data kependudukan Indonesia sangat merugikan masyarakat. Inilah langkah yang harus dilakukan dengan kondisi kebocoran ini.
RUU PDP hingga saat ini belum selesai dibahas. Hingga saat ini DPR dan pemerintah masih berselisih pendapat mengenai pembentukan Otoritas Perlindungan Data.
Banyak pihak mengkritik Permenkominfo No 5/2020 yang berpotensi represif terhadap masyarakat. Kominfo membantahnya.
Data pribadi sering dianggap sepele oleh sebagian orang, dan seringkali tak dipedulikan saat bocor ke pihak tak bertanggung jawab.
Tenggat pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) seperti Clubhouse, TikTok dll, dimundurkan 6 bulan. Langkah blokir pun ditangguhkan.
Apple merilis iklan dalam bentuk video baru yang menjelaskan tentang perlindungan privasi, tepatnya fitur App Tracking Transparency (ATT) yang ada di iOS 14.5.
SAFEnet menyurati Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate untuk meminta pembatalan Permenkominfo No 5 Tahun 2020 karena berpotensi mengancam.
Data milik 279 juta penduduk Indonesia dilaporkan bocor. Ini bukan pertama kalinya informasi penting bocor ke publik. Mengapa kebocoran data selalu terulang?
Pakar keamanan siber Pratama Persadha mengatakan soal data yang bocor itu merupakan data BPJS Kesehatan. Namun ada kejanggalan dari kebocoran data tersebut.