
Pemerintah-DPR Hampir Sepakat soal RUU Perlindungan Data Pribadi
Terkini, pimpinan DPR menyebut pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi menuju finalisasi dan bisa disepakati pada masa sidang saat ini.
Terkini, pimpinan DPR menyebut pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi menuju finalisasi dan bisa disepakati pada masa sidang saat ini.
Maraknya kasus kebocoran data di Indonesia, kembali memunculkan pertanyaan, apa kabar Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP)?
Perlindungan hak privasi di tengah perkembangan teknologi informasi menjadi sebuah kebutuhan yang mendesak.
Pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) masih belum ada titik temu, salah satunya persoalan lembaga otoritas pengawas perlindungan data pribadi.
Selidik punya selidik, proses RUU ini stuck (terhenti) karena menyangkut siapa yang menjadi pengawas. Bagaimana dan siapa yang jadi pengawas di negara lain?
Ketua DPR Puan Maharani turut menyoroti kebocorna NIK Presiden Jokowi. Puan menilai masalah kebocoran data pribadi bisa diminimalisasi dengan UU PDP.
NIK Presiden Jokowi dan sertifikat vaksinasi tersebar di media sosial. Lalu bagaimana dampak ketika NIK seseorang tersebar dan bisa digunakan untuk apa saja?
Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) Kementerian Kominfo, Samuel Abrijani Pangerapan mengungkapkan menjelaskan kondisi terkini RUU PDP.
Komisi I DPR RI menyebut pemerintah tak konsisten dan tak serius terkait kesepahaman lembaga pengawas yang diatur di dalam RUU PDP.
Pembahasan RUU PDP di DPR RI disebut 'mentok'. Pembahasan RUU PDP mentok terkait otoritas pengawas data pribadi.