
Pemprov Bali Akui Ada UMKM Dikelola Warga Asing, Ini Biang Keroknya
Pemprov Bali mengakui adanya UMKM dikelola WNA akibat celah izin OSS. Gubernur Koster bentuk satgas untuk menertibkan izin dan dukung UMKM lokal.
Pemprov Bali mengakui adanya UMKM dikelola WNA akibat celah izin OSS. Gubernur Koster bentuk satgas untuk menertibkan izin dan dukung UMKM lokal.
Luhut Binsar Pandjaitan mengingatkan potensi penyalahgunaan izin usaha UMKM asing di Bali. Ia mendorong moratorium perizinan hingga 2026 untuk evaluasi.