
Saat Perpres Vaksinasi Dianggap Langgar Hasil Rapat Komisi DPR
Penerbitan Perpres 14/2021 menuai kritik dari Komisi IX DPR. Pemerintah dianggap melanggar kesepakatan antara Komisi IX DPR dengan Kemenkes.
Penerbitan Perpres 14/2021 menuai kritik dari Komisi IX DPR. Pemerintah dianggap melanggar kesepakatan antara Komisi IX DPR dengan Kemenkes.
Komisi IX DPR menyebut pemerintah melanggar kesepakatan karena memberlakukan Perpres 14/2021 soal penolak vaksinasi Corona. Begini respons Kemenkes.
Anggota DPR Sarifuddin Sudding membela JK yang soal cara kritik pemerintah tanpa dipolisikan. Sudding menilai pernyataan JK mewakili keresahan masyarakat.
Wapres ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) mempertanyakan cara mengkritik pemerintah tanpa harus dipolisikan. Ferdinand Hutahaean meminta JK 'becermin' sebelum bicara.
PKB menanggapi JK yang sempat mempertanyakan cara kritik ke pemerintah tanpa dipolisikan. PKB menilai kritik saat ini masif, tapi cenderung berisi hujatan.
JK mempertanyakan cara mengkritik pemerintah tanpa dipolisikan. Menurut PPP, perlu ditelaah apakah murni kritik atau bercampur dugaan provokasi.
Menko Polhukam Mahfud MD menyebut pemerintah tidak akan pernah menangkap orang-orang yang kritis terhadap pemerintah.
PAN mengapresiasi sikap pemerintah yang menyatakan siap menerima kritik dan masukan. PAN meminta buzzer pembuat keributan ditindak.
Anggota DPR Syaiful Bahri Anshori menyebut masyarakat takut mengkritik Jokowi karena buzzer. Syaiful meminta buzzer yang kurang ajar ditindak.
Pemerintah membuka diri untuk menerima kritik dari semua pihak. NasDem meminta para buzzer pendukung Jokowi memberikan ruang agar publik bisa mengkritik.