detikFinanceKamis, 20 Feb 2020 18:58 WIB
Menkumham Beberkan Alasan Kebut Omnibus Law
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly membeberkan alasan pemerintah mengebut Omnibus Law. Kenapa?
detikFinanceKamis, 20 Feb 2020 18:58 WIB
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly membeberkan alasan pemerintah mengebut Omnibus Law. Kenapa?
detikNewsKamis, 20 Feb 2020 16:55 WIB
Kadep Advokasi Eksekutif Nasional Walhi, Zenzi Suhadi menyebut terdapat 3 perubahan mendasar yang menyebabkan kemunduran suara rakyat dalam pembuatan hukum.
detikNewsKamis, 20 Feb 2020 14:49 WIB
Gabungan berbagai kelompok masyarakat sipil yang bergabung dalam FRI menolak tegas omnibus law RUU Cipta Kerja. Sedikitnya ada tiga alasan. Apa saja?
detikFinanceKamis, 20 Feb 2020 14:08 WIB
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menjelaskan perhitungan upah minimum di daerah yang pertumbuhan ekonominya negatif.
detikNewsKamis, 20 Feb 2020 13:31 WIB
Penolakan terhadap RUU Ciptaker ditolak banyak kelompok. Jimly Asshiddiqie menyarankan mendahulukan RUU yang tidak berkaitan dengan kelompok buruh.
detikNewsKamis, 20 Feb 2020 13:06 WIB
Kemenko Perekonomian tidak pernah meminta pendapat Jimly Asshiddiqie untuk membahas RUU Cipta Kerja. Jimly diminta oleh Bappenas.
detikNewsKamis, 20 Feb 2020 12:01 WIB
Jokowi menegaskan tidak UU bisa diubah dengan PP. Jokowi tidak mengomentari penyataan Menko Polhukam soal ada kesalahan ketik di RUU Cipta Kerja.
detikNewsKamis, 20 Feb 2020 08:33 WIB
Tohadi menjelaskan adanya kecenderungan ke arah pemerintahan otoriter itu dimulai dari rumusan norma dalam Pasal 170 Ayat (1) RUU Cipta Kerja.
detikNewsRabu, 19 Feb 2020 21:04 WIB
Ada silang pendapat soal salah ketik Omnibus Law. Ada yang menyebut salah ketik, ada juga yang menyebut tak mungkin bila itu salah ketik.
detikFinanceRabu, 19 Feb 2020 20:50 WIB
"Pemerintah sangat berkepentingan lindungi buruhnya. Tapi pemerintah juga berkepentingan memberikan suasana kondusif buat investor"