
Bakal Diberi Kewenangan Lakukan Penyidikan di Laut, Begini Respons Bakamla
Bakamla akan diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan. Kepala Bakamla Laksdya Aan Kurnia mengaku kewenangan hal itu merupakan bagian dari cita-cita Bakamla.
Bakamla akan diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan. Kepala Bakamla Laksdya Aan Kurnia mengaku kewenangan hal itu merupakan bagian dari cita-cita Bakamla.
Menko Polhukam Mahfud menjelaskan nantinya dalam UU Omnibus Law di bidang kelautan Bakamla akan diberi kewenangan melakukan penyidikan pelanggaran di laut.
Mahfud menjelaskan progres pembahasan Omnibus Law Keamanan Laut. Dia mengatakan ada beberapa tahapan yang disepakati oleh Jokowi terkait omnibus law tersebut.
Menko Polhukam Mahfud Md mengatakan sejumlah aturan terkait keamanan laut akan disatukan. Apa saja yang akan masuk omnibus law RUU Keamanan Laut?
Menteri Koordinator (Menko) Kemaritiman dan Investasi Luhut B Panjaitan merapat ke kantor Menko Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md.
Penyederhanaan UU itu nantinya menjadikan posisi Bakamla sebagai koordinator penegak hukum di laut. Aan berharap penyederhanaan UU selesai tahun ini.
Mahfud Md menjelaskan soal penguatan Bakamla dengan omnibus law keamanan laut. Harapannya, koordinasi keamanan laut akan melalui satu pintu saja.
Fadli Zon mengaku setuju dengan usulan Demokrat soal Perppu keamanan laut untuk meningkatkan peran Bakamla. Fadli juga mengusulkan penggunaan drone.
"Kalau Demokrat mengusulkan Perppu, nggak usah pakai Perppu, semua aturannya sudah ada. DPR saja yang berikan kekuatan yang kuat kepada TNI AL," kata Ngabalin.