Pemerintah berencana mengenakan pajak pada rumah kontrakan mulai 2027. Pemilik kontrakan menolak, merasa terbebani dengan pajak di tengah kondisi ekonomi sulit.
Fraksi Golkar MPR mendorong RUU Obligasi Daerah untuk sumber pembiayaan pembangunan. Penyusunan naskah akademik hampir selesai, libatkan pemangku kepentingan.
DPR menyetujui RUU Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) menjadi UU dalam rapat paripurna. Pembentukan PFII diatur untuk penguatan sektor keuangan.