
PB HMI Sebut IUP Nikel di Raja Ampat Langgar UU dan Putusan MK
Menurutnya, berdasarkan Undang-Undang No. 1/2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, ditegaskan larangan tambang di pulau kecil.
Menurutnya, berdasarkan Undang-Undang No. 1/2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, ditegaskan larangan tambang di pulau kecil.
Polri dinilai berperan positif dalam mengamankan arus arus mudik dan balik Idul Fitri 1446 Hijriah.
PB HMI berdialog dengan Menkum. Kedua pihak membahas soal sinergi dalam transformasi hukum berkeadilan.
Dia mengatakan Polri bertanggung jawab langsung pada Presiden, bukan kementerian yang di bawah presiden.
HMI di Makassar menerima tanah wakaf seluas 2.065 meter persegi. Tanah wakaf tersebut diharapkan menjadi aset pendorong kemajuan HMI di masa yang akan datang.
PB HMI menyatakan keprihatinan atas kasus pencemaran nama baik yang menjerat mantan Wakil Sekertaris Jenderal (Wasekjen) PB HMI Akbar Idris.
Eks Wasekjen PB HMI Akbar Idris mengajukan banding atas vonis 1,5 tahun terkait pencemaran nama Bupati Bulukumba Andi Muchtar Ali Yusuf.
PB HMI menggelar Diskusi Forum Guntur (Gerakan Untuk Rakyat) dengan mengangkat tema Stabilitas Hukum, Pertahanan dan Keamanan Pasca Pemilu 2024.
PB HMI mengajak masyarakat untuk menjaga stabilitas dan kondusivitas bangsa Indonesia usai penetapan hasil Pemilu 2024.
Dia tak ingin momen penantian hasil real count malah menjadi momen disintegrasi antaranak bangsa.