Seorang tersangka kasus korupsi di Malaysia nekat membakar uang tunai senilai hampir 1 juta Ringgit, setara Rp 3,8 miliar, untuk menghilangkan barang bukti.
Kejaksaan Negeri Sumedang memberikan pembekalan anti korupsi kepada Praja IPDN. Kegiatan ini bertujuan menumbuhkan integritas dalam birokrasi pemerintahan.
Sistem demokrasi dengan pemilihan langsung saat ini telah mendorong praktik demokrasi NPWP (nomor piri wani piro) yang bersifat transaksional dalam masyarakat.
RUU ini diharapkan dapat menghasilkan dampak yang signifikan terhadap pengembalian kerugian negara dan memberikan efek jera kepada para pelaku kejahatan.
Sebanyak 10 desa di Bali terpilih sebagai percontohan antikorupsi 2024. Program ini bertujuan membangun desa yang bersih dan transparan secara administratif.
Menkomdigi Meutya menekankan pentingnya transformasi digital dalam pencegahan korupsi di pemerintahan. Komdigi diharapkan jadi contoh bagi kementerian lain.
Kejati NTT menangani 185 perkara korupsi di 2024, fokus pada edukasi antikorupsi. Zet Allo menekankan pentingnya kesadaran masyarakat terhadap dampak korupsi.