detiksearch

detikNews

Kian Terang Perkara Suap Usai KPK Geledah Rumah Dirjen ATR/BPN

Kasus suap pembukaan blokir HGB Summarecon di Bogor semakin jelas. KPK menggeledah rumah Dirjen ATR/BPN dan menemukan bukti chat terkait aliran uang

Minggu, 20 Sep 2026 06:17 WIB

detikNews

KPK Temukan Bukti Dugaan Aliran Dana Suap Saat Geledah Rumah Dirjen ATR/BPN

KPK menggeledah rumah Dirjen ATR/BPN Lampri terkait kasus suap pembukaan blokir hak guna bangunan. Bukti aliran uang dan dokumen disita.

Sabtu, 19 Sep 2026 09:36 WIB

detikNews

5 Hal Terkini Kasus Suap Anak Buah Nusron

KPK mengusut kasus suap pengurusan HGB lahan Summarecon di Bogor, menetapkan delapan tersangka. KPK juga melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi.

Sabtu, 19 Sep 2026 06:31 WIB

detikNews

Namanya Disebut di Kasus Suap HGB Summarecon, Nusron: Kami Hormati KPK

Nusron Wahid buka suara soal namanya disebut KPK dalam kasus dugaan suap pengurusan HGB Summarecon yang menjerat empat orang kepercayaannya sebagai tersangka.

Jumat, 18 Sep 2026 15:47 WIB

detikNews

Geledah 3 Ruang Dirjen, KPK Juga Usut Jual Beli Jabatan di Kementerian ATR

KPK telah menggeledah tiga ruang Dirjen pada Kementerian ATR/BPN.

Jumat, 18 Sep 2026 13:00 WIB

detikNews

Klarifikasi Charlie Chandra Terkait Perkara Pemalsuan Surat Tanah

Terpidana kasus pemalsuan surat tanah, Charlie Chandra, memberikan klarifikasi terkait perkara pemalsuan surat tanah di Desa Lemo, Teluknaga Tangerang.

Selasa, 08 Sep 2026 10:45 WIB

Potret Bupati Sudewo Berompi Oranye Usai Ditetapkan Tersangka Pemerasan

7 Foto

Foto News

Potret Bupati Sudewo Berompi Oranye Usai Ditetapkan Tersangka Pemerasan

Selasa, 20 Jan 2026 21:52 WIB

detikSumbagsel

Eks Pegawai Perumahan di Lubuklinggau Jual 3 Rumah Tanpa Izin, Raup Rp 155 Juta

Eks pegawai perumahan di Lubuklinggau ditangkap karena menjual tiga rumah tanpa izin dan menggelapkan Rp 155 juta dari konsumen.

Jumat, 04 Sep 2026 14:30 WIB

detikNews

Jaksa KPK Tegaskan PN Tipikor Berwenang Adili Kasus Kuota Haji, Bukan PTUN

Jaksa KPK menegaskan PN Tipikor Jakarta berwenang mengadili kasus korupsi kuota haji eks Menag Yaqut Cholil Qoumas, yang merugikan negara Rp 622 miliar.

Jumat, 21 Agu 2026 15:55 WIB