
Pemprov NTB Bakal Gugat UU HKPD ke MK, Nilai Rugikan Daerah
Pemprov NTB akan ajukan judicial review UU HKPD ke Mahkamah Konstitusi. Aturan ini dinilai merugikan potensi PAD dari sektor kelautan, termasuk benih lobster.
Pemprov NTB akan ajukan judicial review UU HKPD ke Mahkamah Konstitusi. Aturan ini dinilai merugikan potensi PAD dari sektor kelautan, termasuk benih lobster.
Isu Tapera sedang dalam proses judicial review di Mahkamah Konstitusi. BP Tapera menyiapkan skema baru yang lebih menarik untuk masyarakat.
Setidaknya, sebanyak 11 gugatan terhadap UU TNI akan mulai disidangkan MK besok. Simak poinnya dirangkum detikcom.
Mahkamah Konstitusi mengabulkan judicial review UU Cipta Kerja, mengubah 21 pasal. Buruh menyambut baik keputusan ini sebagai kemenangan perjuangan mereka.
Tim Advokasi Tolak Tambang mendaftarkan Judicial Review atas PP 25/2024. Mereka menilai aturan ini cacat hukum dan berpotensi merugikan lingkungan & masyarakat.
DPR RI menggunakan hasil judicial review UU Pilkada dari MK setelah revisi tidak disahkan. MK mengubah syarat pendaftaran calon kepala daerah.
KPU dan Kemendagri akan mengkaji putusan Mahkamah Agung (MA) tentang batas usia calon kepala daerah (cakada).
Mahasiswa UGM telah mengajukan uji materiil Permendikbud 2/2024 ke Mahkamah Agung. Kapan hasil uji materiil keluar?
Istilah judicial review berkaitan dengan pengujian kembali peraturan perundang-undangan. Lantas apa itu judicial review? Berikut penjelasannya
Empat mahasiswa Fakultas Hukum UGM hari ini akan mengajukan permohonan hak uji materiil atau judicial review terhadap Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024.