Menteri Hukum menandatangani SK kepengurusan PPP, namun DPW Jabar menolak. Dualisme kepemimpinan PPP mencerminkan konflik internal dan krisis identitas.
Penundaan rilis data kemiskinan oleh BPS memantik respons sejumlah pihak. Begini tanggapan pakar bidang pembangunan sosial dan kesejahteraan Fisipol UGM.