Berita dan Informasi Efisiensi bumn Terkini dan Terbaru Hari ini - detikcom

detikFinanceJumat, 23 Okt 2026 07:00 WIB

Prabowo Mau Tutup 700 BUMN sampai Desember 2026!

Presiden Prabowo Subianto menegaskan rencana penutupan 700 BUMN untuk efisiensi. Proses ini bertahap, fokus pada perusahaan yang merugikan negara.

detikNewsKamis, 03 Sep 2026 17:41 WIB

Restrukturisasi BUMN Bukan Cuma Soal Efisiensi, Tapi Tata Kelola & Jaga Kepentingan Negara

Restrukturisasi BUMN melibatkan lebih dari sekadar efisiensi; penting untuk mempertimbangkan kepentingan negara, tata kelola yang baik, dan pengelolaan aset.

detikFinanceJumat, 10 Jul 2026 15:40 WIB

Prabowo Sentil BUMN Punya Anak-Cicit Usaha, Jadi Modus Sembunyikan Uang Negara

Presiden Prabowo Subianto geram karena BUMN punya anak hingga cicit usaha, sebut hal itu sebagai modus sembunyikan uang negara.

detikFinanceSenin, 29 Jun 2026 06:25 WIB

Prabowo Pangkas Gede-gedean BUMN, dari 1.000 Sisa 250 Tahun Ini

Ratusan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bakal dipangkas tahun ini.

detikFinanceKamis, 04 Jun 2026 09:00 WIB

KAI Bakal Jadi Holding, INKA Subholding

Merger PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI menemui titik terang.

detikFinanceSelasa, 30 Des 2025 13:43 WIB

Wakil Kepala BP BUMN Ungkap Kabar Terbaru Penggabungan 3 Anak Usaha Pertamina

BP BUMN mengkaji penggabungan anak usaha Pertamina: Patra Niaga, KPI, dan PIS.

detikFinanceKamis, 04 Des 2025 16:06 WIB

Skema Penyaluran Subsidi BBM-Listrik Mau Dirombak, Butuh Waktu 2 Tahun

Hal ini dalam rangka mewujudkan penyaluran subsidi yang lebih tepat sasaran.

detikSumutSelasa, 23 Sep 2025 22:22 WIB

Jumlah BUMN Bakal Dipangkas dari 1.000 Jadi 200

Pemerintah berencana memangkas jumlah BUMN dari 1.000 menjadi 200 untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing, mengatasi inefisiensi yang ada.

detikNewsSelasa, 19 Agu 2025 18:36 WIB

Prabowo Hapus Tantiem, Mulai Babak Baru Efisiensi BUMN

Presiden Prabowo Subianto menghapus tantiem BUMN dan memangkas komisaris untuk efisiensi. Kebijakan ini bertujuan perkuat tata kelola dan kesejahteraan rakyat.