
MUI Desak Polisi Usut Tuntas Kasus ACT
Ketua MUI mendesak pihak kepolisian mengusut tuntas kasus dugaan penyelewengan dana donasi oleh ACT.
Ketua MUI mendesak pihak kepolisian mengusut tuntas kasus dugaan penyelewengan dana donasi oleh ACT.
Nantinya Bareskrim Polri akan berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melakukan asset tracing atau lacak aset ACT.
Direktorat Tindak Pidana Khusus Bareskrim membentuk tim khusus yang melibatkan 5 subdit untuk menangani kasus ACT secara cepat, serius, dan profesional.
Gubernur Anies didesak untuk blacklist lembaga ACT dari kerja sama atau kolaborasi kegiatan sosial Pemprov. Anies menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum.
Dugaan penggelapan dana bantuan bagi korban kecelakaan pesawat Lion Air JT-610 mencuat ke publik. EKS Presiden ACT Ahyudin membantah penyimpangan dana tersebut.
Polri menemukan adanya indikasi pemotongan dana sosial atau CSR yang dikelola ACT sebesar 10-20 persen. PPATK ungkap pemotongan dana itu mengalir ke pribadi.
Wakil Gubernur DKI Jakarta menegaskan Pemprov tak bekerja sama dengan Aksi Cepat Tanggap (ACT) terkait penyelenggaraan kurban pada Idul Adha 1443 Hijriah.
ACT memberikan penjelasan mengenai potongan donasi 13,7%. Padahal, menurut peraturan pemerintah, besaran maksimal pemotongan donasi sebesar 10% saja.
ACT kaget atas keputusan Kemensos mencabut izin pengumpulan uang dan barang. ACT mengaku selama ini belum pernah ditegur oleh Kemensos.
ACT bakal menyampaikan tanggapan tersebut pada pukul 16.30 nanti. Konferensi pers akan digelar di Kantor ACT, lantai 22 Menara 165, Jakarta Selatan.