
Menimbang Pembentukan Badan Sawit Nasional
Wacana pembentukan Badan Sawit Nasional (BSN) bertujuan memperbaiki tata kelola industri sawit di Indonesia.
Wacana pembentukan Badan Sawit Nasional (BSN) bertujuan memperbaiki tata kelola industri sawit di Indonesia.
Gapki usulkan pembentukan Badan Sawit Nasional untuk perbaikan tata kelola industri kelapa sawit.
Kementerian Perdagangan mengatakan proses pembayaran utang pemerintah terkait program satu harga minyak goreng (rafaksi) 2022 masih berlangsung.
BPDPKS mendanai 40 kelompok mahasiswa dari 28 kampus dengan Rp 20 juta untuk riset sawit.
Presiden terpilih Prabowo Subianto berambisi kembangkan biodiesel B50. Namun, peningkatan produktivitas sawit dan masalah lahan jadi kendala utama.
BPDPKS menghadapi tantangan besar dalam menyalurkan dana untuk program sawit berkelanjutan. Kebutuhan dana biodiesel meningkat, mendorong penerapan carbon tax.
Pengunduran diri Airlangga Hartarto dari Ketua Umum Partai Golkar memicu spekulasi publik, termasuk dugaan keterlibatannya dalam kasus korupsi dana sawit.
Pemerintah bakal mengubah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menjadi Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).
Pengusaha kakao mengapresiasi keputusan pemerintah soal tugas tambahan kepada BPDPKS.
Pemerintahan menginisiasi kelembagaan kakao dan kelapa untuk menjamin ketersediaan bahan baku industri, menjaga kelangsungan industri dan daya saing.