
Nusron Wahid Minta Maaf Usai Sebut Semua Tanah Milik Negara, Ngaku Cuma Candaan
Nusron Wahid meminta maaf terkait pernyataannya soal penertiban tanah nganggur. Dia mengakui pernyataan itu tak pantas diucap oleh pejabat negara.
Nusron Wahid meminta maaf terkait pernyataannya soal penertiban tanah nganggur. Dia mengakui pernyataan itu tak pantas diucap oleh pejabat negara.
Menurutnya kemiskinan struktural terjadi akibat adanya kebijakan yang tak berpihak seperti kebijakan terkait pertanahan.
Kementerian ATR/BPN menegaskan tidak ada regulasi yang membolehkan penjualan pulau kecil di Indonesia. Masyarakat diminta waspada.
Keberhasilan pembangunan infrastruktur sangat bergantung pada kebijakan tata ruang yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Sinergi antara pemerintah pusat, Pemda, dan DPR RI sangat penting untuk menuntaskan persoalan agraria yang selama ini menghambat pembangunan daerah.
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDIP Komarudin Watubun mempertanyakan terkait sengketa lahan Hotel Sultan.
Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (Dirjen SPPR), Kementerian ATR/BPN Virgo Eresta Jaya mengatakan l 50% masalah sengketa tanah terjadi.
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid memecat 6 pegawai terkait kasus pagar laut Bekasi. Pelanggaran meliputi penandatanganan sertifikat tanpa dasar yang jelas.
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengidentifikasi tiga komponen utama dalam praktik mafia tanah di Indonesia dan berkomitmen untuk memberantasnya.
Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono berkomitmen memberantas mafia tanah, mengungkap 98 kasus dengan 85 sudah di tahap penyidikan.