detikNewsRabu, 04 Des 2019 13:37 WIB
PKS Tolak PNS Libur Jumat
Muncul rencana skema jam kerja baru yang memungkinkan PNS bisa libur di hari Jumat. Anggota Komisi II F-PKS Mardani Ali Sera mengkritik rencana tersebut.
detikNewsRabu, 04 Des 2019 13:37 WIB
Muncul rencana skema jam kerja baru yang memungkinkan PNS bisa libur di hari Jumat. Anggota Komisi II F-PKS Mardani Ali Sera mengkritik rencana tersebut.
detikNewsSenin, 02 Des 2019 23:02 WIB
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengapresiasi sikap Presiden Jokowi terkait isu masa jabatan presiden 3 periode. Sebab, jika dibiarkan, akan jadi isu liar.
detikNewsSenin, 02 Des 2019 10:37 WIB
Politikus PKS, Mardani Ali Sera, mengaku terenyuh saat menghadiri reuni 212 di Monas. Salah satunya adalah saat Jokowi-Ma'ruf juga didoakan.
detikNewsMinggu, 01 Des 2019 07:42 WIB
Publik dihebohkan dengan munculnya usulan agar jabatan presiden satu periode selama delapan tahun. PKS tegas menolak.
detikNewsSabtu, 30 Nov 2019 09:35 WIB
PKS menanggapi suara seorang ibu di Subang yang benci Prabowo. Suara itu membuktikan belum ada rekonsiliasi antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Prabowo.
detikNewsRabu, 27 Nov 2019 18:30 WIB
Posisi wakil menteri tengah digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Anggota Komisi II DPR yang membidangi pemerintahan, Mardani Ali Sera, mengapresiasi penggugat.
detikNewsSelasa, 19 Nov 2019 09:08 WIB
Mardani turut menanggapi sindiran Fadli yang menyebut Ahok ditawari Bos BUMN karena berteman dengan Jokowi. Pemilihan itu menurutnya terkesan aneh dan memaksa.
detikNewsJumat, 08 Nov 2019 07:18 WIB
Gerindra DKI Jakarta melakukan perubahan usulan nama calon wakil gubernur (cawagub) DKI Jakarta dengan 4 nama baru. DPP PKS memandang wajar langkah Gerindra.
detikNewsKamis, 07 Nov 2019 18:21 WIB
Mardani mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang lebih memperhatikan masalah infrastruktur hingga soal adanya Dewan Pengawas KPK.
detikNewsKamis, 31 Okt 2019 14:21 WIB
Menag sedang mengkaji larangan bercadar di instansi pemerintahan. Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, mengingatkan agar pemerintah tidak masuk ke ranah privat.