Berita dan Informasi Mahkamah konstitusi Terkini dan Terbaru Hari ini - detikcom

detikNewsRabu, 20 Sep 2017 14:07 WIB

MK Beri Batasan 'Penyelidikan' oleh KPPU

Penyelidikan yang dimaksud haruslah dimaknai 'pengumpulan alat bukti sebagai bahan pemeriksaan'.

detikNewsRabu, 20 Sep 2017 12:59 WIB

MK Tolak Keinginan Gubernur Jatim Keluarkan Izin Energi Panas Bumi

MK menolak keinginan Gubernur Jawa Timur (Jatim) Soekarwo mengeluarkan izin pengelolaan energi panas bumi.

detikNewsRabu, 20 Sep 2017 11:51 WIB

MK Apresiasi Gugatan Andy F Noya dan Imam Prasojo

MK menolak gugatan pemanfaatan kayu sitaan hasil pembalakan liar. Gugatan itu diajukan oleh Andy F Noya, Imam Prasodjo dan Rulany Siregar.

detikNewsSelasa, 19 Sep 2017 18:06 WIB

MK Minta Diberi Contoh Kriminalisasi Jaksa karena UU 11/2012

Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) menggugat UU Nomor 11 Tahun 2012 dengan alasan aturan tersebut dapat mengkriminalisasi jaksa jika lala

detikNewsKamis, 14 Sep 2017 09:32 WIB

MK Indonesia Wakili Asia Duduk di Forum MK Sedunia

Dalam forum itu, MK Indonesia mengecam pemerintah Rusia yang tidak mengizinkan MK Rusia mengikuti konferensi MK sedunia itu.

detikNewsJumat, 08 Sep 2017 11:16 WIB

Survei ILR: Tingkat Ketaatan Pemerintah terhadap Hukum Meningkat

Indikator lain yang mengalami peningkatan adalah indeks Hak Asasi Manusia (HAM) Indonesia.

detikNewsJumat, 08 Sep 2017 10:15 WIB

MK Jadi Lembaga Paling Baik dalam Mengawasi Pemerintah

Hal itu dilansir Indonesian Legal Roundtable (ILR) dalam laporan Indeks Negara Hukum (INH) Indonesia.

detikNewsSelasa, 05 Sep 2017 10:56 WIB

Penggugat IDI Mengaku Diminta Cabut Gugatan

Ketua MK Arief Hidayat menyatakan semua proses di MK sudah diatur oleh hukum acara. Para pihak, termasuk MK harus tunduk kepada hukum acara tersebut.

detikNewsSenin, 04 Sep 2017 13:16 WIB

Raja Perempuan Bisa Jadi Gubernur Yogya, Komnas Apresiasi MK

Komnas Perempuan menyambut baik hal tersebut karena telah menghilangkan diskriminsasi gender.

detikNewsSenin, 04 Sep 2017 10:45 WIB

Pascaputusan MK, Raja Perempuan Otomatis Jadi Gubernur DIY

MK menyatakan Republik tidak berhak mencampuri urusan kerajaan. Siapa yang berhak dinobatkan sebagai sultan adalah hukum yang berlaku di internal keraton.