
Korupsi Politik dan Homo Sacer
Homo Sacer diperlukan untuk memberantas korupsi politik.
Homo Sacer diperlukan untuk memberantas korupsi politik.
Tahun ini adalah tahun politik menjelang Pilkada 2024. Penetapan calon dan kampanye butuh uang besar. Para pejabat eselon berpotensi jadi korban tekanan.
Pengelolaan anggaran provinsi berbasis indikator kuantitatif dapat mencegah korupsi karena berdasarkan kriteria yang lebih pasti dan transparan.
Ghufron menyebut semestinya proses demokrasi dilakukan dengan hati nurani. Namun, tingginya biaya politik menyebabkan proses demokrasi menjadi transaksi bisnis.
Ratusan kepala daerah menjadi pesakitan karena korupsi. Memperkuat inspektorat daerah bisa menjadi solusi asal lembaga tersebut dibuat independen dan diperkuat.
Data KPK menunjukkan laporan korupsi oleh kepala daerah sering kali berasal dari orang-orang terdekatnya.
Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan akan ada 2 kepala daerah yang ditahan pada pekan depan.
Kepala daerah banyak yang tersangkut kasus korupsi. KPK menyebut hal ini terjadi karena biaya politik yang tinggi pada saat pencalonan dan minimnya kaderisasi.
Busyro menyebut kepala daerah yang terjerat KPK itu karena dampak dari kualitas praktik politik uang pilkada, yang di belakangnya diduga ada cukong.
Setidaknya ada tujuh kepala daerah yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi di tahun 2018. Berikut daftarnya: