Berita dan Informasi Komisi iii dpr Terkini dan Terbaru Hari ini - detikcom

detikNewsJumat, 11 Jul 2025 14:16 WIB

571 Ribu Penerima Bansos Diduga Judol, Legislator: Sangat Menyeramkan

"Kalau benar apa yang disampaikan oleh PPATK tersebut maka itu sangat menyeramkan. Sebab jumlahnya sangat fantastis," kata Nasir Djamil.

detikNewsJumat, 11 Jul 2025 13:08 WIB

Legislator Minta Penerima Bansos Terindikasi Judol-Terorisme Disanksi

Anggota Komisi III DPR Martin Tumbelaka menyoroti temuan PPATK terkait penerima bansos yang terindikasi judol hingga terorisme. Ia meminta mereka disanksi.

detikNewsJumat, 11 Jul 2025 12:16 WIB

Legislator Minta PPATK Verifikasi Ulang Data Penerima Bansos Diduga Judol

Anggota Komisi III DPR F NasDem Rudianto Lallo meminta PPATK memverifikasi ulang data 500 ribu penerima bansos diduga terlibat judol.

detikNewsKamis, 10 Jul 2025 19:26 WIB

Panja Komisi III DPR-Pemerintah Selesai Bahas 1.676 DIM RUU KUHAP dalam 2 Hari

Panja telah selesai membahas DIM RUU KUHAP bersama pemerintah. Total terdapat 1.676 DIM telah selesai dibahas selama dua hari.

detikNewsKamis, 10 Jul 2025 14:56 WIB

Panja RKUHAP Sepakati Negara Bayar Kompensasi Korban Jika Pelaku Tak Mampu

Panitia kerja (panja) penyusunan revisi Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) sepakat mengatur kompensasi bagi korban.

detikNewsKamis, 10 Jul 2025 14:28 WIB

DPR dan Pemerintah Sepakat RKUHAP Atur Pengakuan Bersalah-Penundaan Tuntutan

Panitia kerja (panja) Komisi III DPR dan pemerintah sepakat mengatur pengakuan bersalah dan perjanjian penundaan penuntutan dalam revisi KUHAP.

detikNewsKamis, 10 Jul 2025 00:07 WIB

Panja Revisi KUHAP Tolak Usulan Saksi Dilarang ke Luar Negeri

Pemerintah mengusulkan, selain tersangka, saksi juga dilarang untuk keluar wilayah Indonesia selama proses pengusutan suatu kasus.

detikNewsRabu, 09 Jul 2025 22:35 WIB

Panja Hapus Larangan Umumkan Tersangka ke Publik di RUU KUHAP

Panitia Kerja (Panja) Revisi KUHAP sepakat menghapus narasi penyidik dilarang mengumumkan penetapan tersangka kepada publik.

detikSumutRabu, 09 Jul 2025 21:32 WIB

Pasal Larangan Live di Persidangan Dihapus Panja RKUHAP

Panitia Kerja DPR sepakat menghapus pasal larangan publikasi selama persidangan dalam RUU KUHAP. Aturan ini dianggap sudah diatur dalam KUHP.

detikNewsRabu, 09 Jul 2025 19:19 WIB

DPR-Pemerintah Sepakat Penghinaan Presiden Bisa Pakai Restorative Justice

Komisi III DPR RI bersama pemerintah menyepakati kasus penghinaan kepada presiden dan wakil presiden bisa menggunakan mekanisme restorative justice (RJ).