
Legislator PKS Yakin Putusan MK Pisah Pemilu Tak Langgar Konstitusi
Anggota Komisi II DPR Fraksi PKS Mardani Ali Sera yakin putusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan jadwal pemilu tidak melanggar konstitusi.
Anggota Komisi II DPR Fraksi PKS Mardani Ali Sera yakin putusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan jadwal pemilu tidak melanggar konstitusi.
Anggota Komisi II DPR Fraksi Golkar Ahmad Irawan mengatakan putusan MK yang memisahkan jadwal pemilu menunjukkan tanda-tanda tirani.
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Romy Soekarno, meminta pembangunan di 4 Daerah Otonom Baru (DOB) Provinsi Papua untuk ditingkatkan.
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Gerindra Heri Gunawan mengatakan putusan MK itu perlu dikaji secara mendalam agar tidak bertentangan dengan konstitusi.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima ingin mengusulkan agar pemilu ranah eksekutif, yaitu pilpres hingga pilgub dipisahkan dari pemilihan anggota legislatif.
"... tiba-tiba tanah itu atau pulau tersebut dikuasai oleh beberapa orang asing. Ada di Bali dan di NTB," kata Nusron Wahid dalam rapat di Komisi II DPR.
Dede Yusuf mengusulkan Kementerian ATR membuat surat keputusan bersama (SKB) dengan kementerian lain untuk menangani masalah jual beli pulau.
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyoroti persoalan kabar jual beli pulau di Kabupaten Anambas, Kepulauan Riau, dan Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB).
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang meminta pemilu nasional dan daerah dipisah.
Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera mengatakan ada dua opsi yang mungkin diterapkan terhadap para anggota DPRD jika pemilu daerah baru digelar pada 2031.