
Komisi II DPR Usul UU Pemilu hingga MD3 Masuk Prolegnas Prioritas 2026
Komisi II DPR usulkan revisi UU Pemilu, Partai Politik, dan MD3 untuk Prolegnas prioritas 2026. Lima RUU diajukan demi perbaikan pemilu ke depan.
Komisi II DPR usulkan revisi UU Pemilu, Partai Politik, dan MD3 untuk Prolegnas prioritas 2026. Lima RUU diajukan demi perbaikan pemilu ke depan.
KPU membatalkan aturan ijazah capres-cawapres sebagai dokumen rahasia setelah kritik publik. DPR mendorong koordinasi lebih baik ke depan.
Anggota DPR Ahmad Doli Kurnia mempertanyakan aturan KPU yang menyembunyikan ijazah capres-cawapres. Ia menilai informasi ini penting bagi publik.
Komisi II DPR bakal bertanya ke KPU soal aturan tidak bisa membuka ijazah capres dan cawapres ke publik tanpa persetujuan.
Mardani Ali Sera mendukung arahan pemerintah terkait pengaktifan sistem keamanan lingkungan atau siskamling dan pos ronda tingkat RT/RW.
Rifqinizamy mengatakan revisi UU Pemilu yang diusulkan pihaknya akan dibahas dalam bentuk kodifikasi pemilu.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, mengatakan siap membahas Revisi UU Pemilu. Dede menekankan rencana revisi ini perlu disambut juga oleh pemerintah.
Politikus PKS Mardani Ali Sera tak masalah artis masuk Senayan. Yang terpenting, kata dia, punya kapasitas
Pemerintah siap merevisi UU Pemilu setelah putusan MK. Menko Yusril menekankan perlunya sistem yang lebih terbuka dan berkualitas untuk semua calon.
Menko Yusril mengungkapkan rencana revisi UU Pemilu untuk mengubah sistem pemilu sesuai putusan MK. Fokus partisipasi politik yang lebih luas dan berkualitas.