
Mencari Solusi Atasi Kisruh Zonasi
Benarkah terjadi aksi saling lempar tanggung jawab antara pemerintah pusat dengan daerah?
Benarkah terjadi aksi saling lempar tanggung jawab antara pemerintah pusat dengan daerah?
Yumna membakar belasan piagam penghargaan yang telah didapatkannya selama ini. Dia kecewa tidak diterima di sekolah SMPN 1 Kajen, Pekalongan, yang diidamkannya.
Meski PPDB menggunakan sistem zonasi, masih banyak lulusan SMP tetap nekat mendaftar di SMA di luar zona karena ingin bisa bersekolah di SMA pilihannya.
Jalur Zonasi dalam PPDB menuai protes orang tua murid, padahal sistem ini diterapkan untuk mengatasi ketimpangan kualitas sekolah satu dengan yang lainnya.
PPDB SMP di Purworejo, Jateng, menyisakan masalah. Beberapa sekolah favorit diserbu calon siswa, di sisi lain belasan sekolah kekurangan calon peserta didik.
PPDB 2019 memang menyisakan masalah. Namun, itu hanya satu agenda dari 'sejibun' agenda lain demi kemajuan pendidikan.
Penerapan zonasi dalam PPDB memantik kontroversi. Beberapa pemerintah daerah mengkritik kebijakan ini karena tidak berpihak pada peserta didik berprestasi.
Tak bisa dimungkiri, selama ini aroma persaingan (bahkan permusuhan) sering terjadi antarsekolah. Masing-masing sekolah seakan saling "mematikan".
Sistemn zonasi menjadikan siswa lebih efektif dalam mengikuti proses belajar mengajar, karena waktu tempuh berangkat ke sekolah lebih singkat.
Anak-anak tidak boleh dikotak-kotakkan dan dikompetisikan hanya untuk sesuatu yang semu. Mereka harus belajar berkolaborasi dan bersinergi dalam perbedaan itu.