
Din Syamsuddin: Eks ISIS Berhak Dilindungi Selama Masih Berstatus WNI
Din mengaku ada informasi WNA yang hendak menjadi WNI dipermudah prosesnya. Maka hal itu menjadi sebuah ironi saat pemerintah menolak masuk warga sendiri.
Din mengaku ada informasi WNA yang hendak menjadi WNI dipermudah prosesnya. Maka hal itu menjadi sebuah ironi saat pemerintah menolak masuk warga sendiri.
Sejumlah orang yang tergabung dalam Forum Selamatkan NKRI mendatangi DPRD DIY. Mereka menolak 600 kombatan ISIS kembali ke Indonesia.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ikut menyuarakan penolakan rencana pemulangan WNI eks ISIS. Menurutnya, ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan.
"Jadi untuk anak-anak ini agak kompleks. Bisa jadi mereka tidak hilang kewarganegaraannya," kata Hikmahanto Juwana.
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengatakan hingga kini belum selesai memverifikasi 600 lebih WNI eks ISIS. Mayoritas perempuan dan anak-anak.
Wacana pemulangan WNI eks ISIS ke Indonesia menuai pro-kontra. Presiden Jokowi dihadapkan pada dua pilihan antara HAM dan potensi bahaya pemulangan eks ISIS.
Setelah Jokowi menyatakan sikap menolak pemulangan WNI eks ISIS, banyak pihak kemudian menyuarakan hal serupa. Ada dari kalangan parpol, DPR, hingga menteri.
"Kasihan mereka, terkatung-katung di sana. Saya kepikir saja, anaknya, orang tuanya ada di sana. Anak kecilnya banyak dan tidak salah," kata Mardani.
Haris mengatakan tak salah memberi kesempatan WNI eks ISIS, yang benar-benar jera, untuk pulang. Yang salah, jika membiarkan mereka kembali tanpa pengawasan.
Pemerintah dihadapkan dengan 2 pilihan, keamanan atau kemanusiaan. Karena di Rojava banyak perempuan dan anak-anaK yang hijrah karena suami atau ayah mereka.