
Video Mendagri Sebut Dalam Konstitusi, Kepala Daerah Mungkin Dipilih DPRD
Mendagri Tito Karnavian menanggapi usulan Cak Imin soal pemilihan kepala daerah agar cukup dipilih oleh pemerintah pusat, atau lewat DPRD saja.
Mendagri Tito Karnavian menanggapi usulan Cak Imin soal pemilihan kepala daerah agar cukup dipilih oleh pemerintah pusat, atau lewat DPRD saja.
"Kalau kepala daerah (bupati/wali kota) dipilih DPRD menurut saya itu langkah mundur dalam peradaban demokrasi," kata Deddy Yevri Sitorus.
Walaupun kita menolak penghapusan pilkada, penting untuk menjawab persoalan pembiayan politik dan penyelenggaraan pilkada.
Seiring banyaknya permohonan perkara sengketa hasil Pilkada 2024, muncul gagasan soal kepala daerah dipilih melalui DPRD.
Pemilihan kepala daerah akan dilakukan oleh DPRD. Wacana ini muncul di tengah carut marutnya pelaksanaan Pilkada 2024.
Ketum Golkar, Bahlil, menanggapi wacana kepala daerah dipilih lewat DPRD. Bahlil mengatakan tujuan negara tidak untuk demokrasi. Maksudnya gimana?
Politikus PDIP Aria Bima merespons wacana Kepala Daerah dipilih oleh DPRD. Aria menyebut efektivitas anggaran tak tepat dijadikan alasan.
"Ini pemilu baru selesai, Pak. Kata pepatah, jangan pernah ambil keputusan saat marah... Kayak barang-barang mabuk ini, belum sempurna, Pak. Masih sempoyongan."
Wamendagri Bima Arya menanggapi soal wacana kepala daerah dipilih lewat DPRD. Bima menyebut jika wacana itu masih perlu kajian.
Langkah ini disebut sebagai solusi efektif untuk mengatasi tantangan pemilihan kepala daerah langsung yang selama ini membebani negara dan masyarakat.