.webp)
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menanggapi soal wacana kepala daerah dipilih lewat DPRD. Bima menyebut jika wacana itu masih perlu kajian.
"Jadi Presiden sudah melontarkan wacana mengenai sistem pemilihan kepala daerah. Ini didasari dari atensi Presiden yang luar biasa atas fakta yang berkembang di tengah masyarakat. Biaya tinggi dalam Pemilukada, biaya tinggi dalam pemilu legislatif," ujar Bima di SMAN 34, Cilandak, Jakarta Selatan, dilansir detikNews, Selasa (17/12/2024).
Dia mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar mengkaji wacana itu bersama peneliti dan perguruan tinggi. Kajian ini nantinya sekaligus memetakan opsi lain selain lewat DPRD.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini ditangkap oleh Presiden dan kemudian memerintahkan kepada kami untuk mulai melakukan kajian. Ini kita berkolaborasi juga dengan teman-teman kampus dan peneliti karena akan ada banyak opsinya. Pemilihan di DPRD ada salah satu opsi," sambungnya.
Dia menerangkan kajian yang dilakukan fokus utama bukan soal Pilkada lewat DPRD, melainkan identifikasi akar masalah. Pemerintah masih mendalami beragam faktor yang membuat sistem Pilkada amat menguras biaya.
"Tetapi yang paling penting saat ini adalah identifikasi, memahami akar masalah dari politik biaya tinggi. Itu dulu. Jangan sampai akar masalahnya apa, kemudian solusinya kemana. Harus nyambung semua," ucapnya.
Dia mengatakan pihaknya tidak terburu-buru soal wacana tersebut. Meski menurutnya lebih cepat lebih baik.
"Itu artinya Presiden menangkap urgensinya. Semakin cepat, semakin bagus karena kita punya persiapan lama untuk mempersiapkan sistemnya. Tetapi tentu tidak terburu-buru juga. Kita perlu sekali masukkan dari publik," katanya.
Baca selengkapnya di sini
(mjy/mjy)
