
Pengusaha Minta Pemerintah Tidak Buat Aturan yang Hambat Usaha
Ketua Umum BPP HIPMI Mardani Maming meminta Kementerian tak seenaknya membuat regulasi-regulasi baru yang menghambat kecepatan tumbuhnya dunia usaha
Ketua Umum BPP HIPMI Mardani Maming meminta Kementerian tak seenaknya membuat regulasi-regulasi baru yang menghambat kecepatan tumbuhnya dunia usaha
Kementerian Hukum dan HAM akan menyederhanakan izin pendirian badan usaha dan memberikan legalitas perusahaan perseorangan untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK).
"Saya ingin para menteri mempelajari masalah-masalah yang ada secara detail, di mana poin-poin kelemahan, titik-titik yang menjadi penghambat berusaha,"
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta peringkat kemudahan berbisnis (ease of doing business/EoDB) di Indonesia berada di peringkat 50 pada 2021.
Presiden Joko Widodo panggil sejumlah menteri untuk bahas peringkat kemudahan berusaha di Indonesia. Wishnutama hingga Edhy Prabowo hadir di rapat tersebut.
Saat ini Indonesia menduduki peringkat ke 73 dari 190 negara. Dia ingin agar peringkatnya naik ke 40.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini mengumpulkan para menteri untuk menggenjot kemudahan berusaha di Indonesia.
Bank Dunia merilis kembali daftar "Doing Business" 2020. Sayangnya, peringkat Indonesia tidak naik alias mentok di posisi 73, sama seperti 2019.
Presiden Jokowi meminta Kepala BKPM menggenjot peringkat kemudahan berbisnis Indonesia dari 73 ke 50, atau lebih rendah dibanding target sebelumnya posisi 40.
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) punya strategi meningkatkan kemudahan berbisnis di Indonesia. baca selengkapnya di sini.