
KPK: Ada Dugaan Kickback PT DI ke Pihak Setneg soal Pengadaan Helikopter
Saksi kasus korupsi di PT Dirgantara Indonesia dicecar KPK perihal dugaan 'kickback' dari PT DI ke pihak tertentu di Setneg terkait pengadaan helikopter.
Saksi kasus korupsi di PT Dirgantara Indonesia dicecar KPK perihal dugaan 'kickback' dari PT DI ke pihak tertentu di Setneg terkait pengadaan helikopter.
KPK mengendus aliran uang dari dugaan korupsi di PT DI ke oknum-oknum pejabat di Setneg. Mantan pejabat Setneg dan yang masih mejabat dipanggil KPK.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno melantik 11 pejabat eselon I. Dari 11 pejabat yang dilantik, 9 di antaranya tetap menduduki jabatan yang sama.
KPK bersama Kementerian ATR/BPN menyerahkan sertifikasi lahan Monas, TMII, GBK, dan Kompleks Kemayoran kepada Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).
Sekretaris Negara Setya Utama mengatakan masalah sertifikat Monas sudah selesai. Setya menyebut kepemilikan tanah Monas sudah atas nama pemerintah pusat.
KPK meminta Setneg dan Pemprov DKI berkoordinasi menuntaskan sertifikasi Monas. KPK mengingatkan jangan sampai terjadi seperti masalah Formula E.
Kemensetneg menjelaskan alasan ingin melakukan sertifikasi terhadap Monas. Alasannya karena Monas milik seluruh masyarakat Indonesia.
Kemensetneg dan Pemprov DKI masih membicarakan soal sertifikasi. KPK menyebut siapapun tidak masalah asalkan sertifikasi Monas berada di tangan negara.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menjelaskan alasan pengajuan sertifikasi Monas agar hak terhadap aset dapat terjaga dengan baik.
Salah ketik UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja itu berujung sanksi disiplin untuk salah satu pejabat Sekretariat Negara (Setneg).