detikNewsSenin, 17 Feb 2020 13:36 WIB
Tanggapan Kemenko Perekonomian soal 'PP Bisa Ubah UU' Lewat Omnibus Law
Kemenko Perekonomian menilai pernyataan Ray Rangkuti yang menyebut omnibus law berpeluang membuat presiden otoriter kurang tepat.












































