
Stafsus Jokowi Pastikan KUHP Baru Tetap Jamin Kemerdekaan Pers
Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, Dini Purwono, menepis tudingan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengancam kebebasan pers.
Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, Dini Purwono, menepis tudingan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengancam kebebasan pers.
"Bayangkan saja saat Orde Baru (Orba) dunia medsos seperti ini, akan lenyap di muka bumi Indonesia, itu pasti," kata Wakil Ketua Komisi VI itu di Solo.
Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj mengatakan kebebasan demokrasi berpotensi dibajak oleh gerakan apapun. Oleh karenanya PBNU meminta bangun narasi positif.