
Telusuri BMW Pinangki, Kejagung Buka Peluang Jerat Pencucian Uang
Kejagung menyebut tidak menutup kemungkinan menjerat jaksa Pinangki dengan pasal tindak pidana pencucian uang.
Kejagung menyebut tidak menutup kemungkinan menjerat jaksa Pinangki dengan pasal tindak pidana pencucian uang.
Koordinator MAKI Boyamin Saiman membeberkan awal mula peran jaksa Pinangki bertemu dengan Djoko Tjandra hingga adanya kongkalikong pengurusan fatwa ke MA.
Kejaksaan Agung tetapkan jaksa Pinangki Sirna Malasari sebagai tersangka penerima suap Djoko Tjandra. Pinangki diduga mengurus fatwa bebas Djoko Tjandra.
Kejaksaan Agung menetapkan Djoko Tjandra sebagai tersangka pemberi suap. Djoko Tjandra diduga beri suap ke jaksa Pinangki Sirna Malasari sebesar Rp 7 miliar.
NasDem masih ingin memberikan kesempatan kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk tetap menangani kasus jaksa Pinangki Sirna Malasari.
Jaksa Pinangki juga diduga menerima suap untuk mengurus fatwa ke Mahkamah Agung (MA) berkaitan dengan Djoko Tjandra.
Elite Golkar yang juga anggota Komisi III DPR RI Supriansa setuju jika KPK yang menangani kasus jaksa Pinangki, namun harus ada alasan yang jelas dari Kejagung.
Anggota Komisi III Fraksi PAN, Sarifuddin Sudding menduga ada pihak lain yang terlibat dalam kasus Jaksa Pinangki. Ia meminta Kejagung serahkan kasus ke KPK.
Jaksa Pinangki diduga tidak seorang diri beraksi terkait Djoko Tjandra. Ada dugaan Pinangki dilindungi 'kekuatan besar'. Siapa?
Anggota Komisi III Fraksi Partai Demokrat, Hinca Pandjaitan, meminta Kejagung untuk ikhlas menyerahkan kasus Jaksa Pinangki ke KPK.